SDN 1 BINJAI PIRUA

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawasan sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 15 ayat (4) dijelaskan bahwa pengawas sekolah harus melaksanakan kegiatan pengwasan akademik dan pengawasan manajerial. Dengan demikian pengawas sekolah dituntut mempuanyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk dapat menjelaskan tugas dan kewajibannya.

Untuk meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah maka perlu dilaksanakan pengembangan profesi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks dan untuk lebih mengarahkan sekolah kea rah pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif, efesien dan produktif.

Karakteristik yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah yang profesional diantaranya sebagai berikut :

Sebagai pegangan bagi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor akademik dan supervisor manajerial di sekolah, melakukan pembimbingan dan pelatihan peningkatan professional guru serta dalam melaksanakan tugas kepengawasan berjalan secara efektif dan efesien maka diterbitkannya lah “BUKU KERJA PENGAWAS SEKOLAH” ini untuk memudahkan dan mengarahkan pengawas sekolah.

Silahkan download secara gratis di link ini dibawah ini :

“BUKU KERJA PENGAWAS SEKOLAH”

Sumber : P2TK Badan PSDMP dan PMP Kementeri Pendidikan Nasional :2011

Kepala Sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme Guru dan Mutu Pendidikan di sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Pasal 12 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa Guru yang diberikan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dinilai kinerjanya secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif selama 4 tahun yang akan dijadikan dasar bagi promosi atau demosi yang bersangkutan. Penilaian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan implementasi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kepala Sekolah/Madrasah perlu diberikan “BUKU KERJA” sebagai acuan/pedoman sehingga pelaksanaan tupoksi tersebut dapat efektif, efesien dan produktif.

Buku Kerja Kepala Sekolah/Madrasah ini dapat digunakan sebagai :

Ruang lingkup Buku Kepala Sekolah ini terdiri dari :

Untuk lebih memudahkan Bapak/Ibu Kepala Sekolah/Madrasah untuk lebih memahami dan memiliki buku ini silahkan download buku tersebut pada link di bawah ini :

“DOWNLOAD BUKU KERJA KEPALA SEKOLAH”

Sumber : //Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

                       Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional

                       Tahun 2011

Pengusulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru melalui mekanisme Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit atau sering disebut dengan “DUPAK” untuk tahun 2017 melalui aturan dan berbagai persyaratan serta tata cara usulan berkaitan dengan Keputusan Menpan Nomor 84 Tahun 1993 dan yang terbaru Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2009.

Kelengkapan berkas DUPAK dan bukti fisik harus dilampiri dengan Surat Pengantar yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah dan di usulkan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit U.p Kepala Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru sebagai wewenangnya. Bukt fisik hasil prestasi guru yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh oleh Guru selama pada saat periode penilaian (setelah kenaikan jabatan terakhir), kecuali bukti fisik kualifikasi akademik (pendidikan formal) dapat diajukan pada periode penilaian berikut nya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya.

Pengusulan  kenaikan  pangkat pada Guru Pertama  Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan pada Guru Madya pangkat  Pembina Tk.l golongan ruang IV/b bagi guru jenjang PAUD dan DIKDAS  di  lingkungan kabupaten/kota dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota melalui BKD ditujukan kepada kepala kantor regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Pengiriman usul kenaikan pangkat/jabatan dilakukan secara kolektif dengan disertai kelengkapan administrasi, yaitu:

Penetapan keputusan kenaikan pangkat dilaksanakan sebagai berikut.

silahkan download :  PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT 2017

Sumber :  referensi dari http://www.gurusd.net